KATAKAMI REDAKSI

Ikon

JURNALISME YANG LAYAK DIPERCAYA

Adhie Massardi Menilai Tidak Proporsional KEPALA BIN Bicara Politik Di Pondok Pesantren

Sjamsir Siregar

Sjamsir Siregar

 

DIMUAT PERTAMA KALI DI KATAKAMI.COM Akhir Januari 2009

 

JAKARTA (KATAKAMI)  Mari kita simak, sebuah berita yang disampaikan Kantor Berita ANTARA pada hari Minggu (25/1/2009) kemarin, yaitu mengenai kata sambutan Kepala Badan Intelijen negara (BIN) Sjamsir Siregar di hadapan Ulama, Tokoh Agama Dan Masyarakat agar tidak GOLPUT dalam Pemilu 2009.

Setelah cuplikan berita ini disampaikan, barulah kita dapat beranjak lebih jauh lewat tulisan ini. Inilah pernyataan dari Kepala BIN :

“Saya paham memilih atau tidak memilih alias golput dalam Pemilu adalah hak sesuai undang-undang,” kata Sjamsir Siregar di hadapan 500 ulama, tokoh agama dan santri Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Minggu (25/1/2009).

Sjamsir melanjutkan, ulama, dan tokoh masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009 demi Indonesia yang lebih demokratis dan lebih baik di masa depan.Pemilu adalah proses demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat dan calon pemimpin bangsa yang akan mengubah nasib bangsa dan negara menjadi lebih baik”, lanjut Sjamsir Siregar.

* * * * * * * * * *

Sekarang, mari kami ajak anda semua, menyimak satu lagi cuplikan berita lainnya dari Kantor Berita ANTARA edisi Sabtu (20/12/2008) terkait “road show Sjamsir Siregar yang patut dapat diduga sebagai safari politik ke Pondok Pesantren di PATI. 

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sjamsir Siregar mengadakan silahturahmi sekaligus memberikan ceramah pada alim ulama, tokoh masyarakat se-Kabupaten Pati dan santri pondok pesantren Salafiyah, Kajen-Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, Sabtu (20/12/2009).

Sebelumnya Ka BIN mengadakan pertemuan empat mata dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kyai Haji Sahal Mafudzh di pondok pesantren Salafiyah Lor dan dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah fasilitas pondok pesantren.

Pesantren Salafiyah Kajen yang dulu dikenal sebagai pesantren Weton Banon, didirikan pada 12 Mei 1902 oleh KHB Siroj, salah satu keturunan Syekh  Mutamakkin, yang merupakan ulama penyebar Islam dan pembangun tradisi Jawa hingga berhasil menjaga kredibilitas ulama dan peran sejati ulama pada abad 18 di Desa Kajen, Pati. 

* * * * * * * * * *

Tidak salah jika masyarakat lantas bertanya-tanya dibalik “road show” Pejabat nomor satu di BIN untuk masuk ke Pondok Pesantren.

Ya, sebab seruan yang disampaikan berbau politis dan tidak pada tempat seorang Pejabat Intelijen yang masih aktif bertugas berada di garis terdepan dalam hal politik praktis.

Patut dapat diduga, Sjamsir sudah bertindak diluar batas kewenangannya alias tidak proporsional. Mengapa disebut demikian ?

Sebagai orang nomor satu dalam Dinas Intelijen Rahasia di Indonesia maka segala sesuatu yang dikerjakan oleh seluruh perangkat BIN harus dilakukan seca tertutup dan rahasia. BIN hanya berbicara kepada “USER” atau pengguna. Dalam hal ini adalah Presiden RI.

Kemudian, BIN juga dimungkinkan bicara dalam Sidang Kabinet atau saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Parlemen (DPR-RI). Baik itu RDP yang mengundang BIN “seorang diri” atau lewat rapat gabungan antara Komisi I dan III, yang ditujukan kepada Jajaran Polhukkam.

 * * * * * * * * * *

Lewat wawancara dengan KATAKAMI, Senin pagi (26/1/2009) di Jakarta, Adhie Massardi sebagai Jurubicara Komite Bangkit Indonesia (KBI) berpendapat bahwa sebaiknya Sjamsir bekerja saja secara sungguh-sungguh sesuai dengan porsinya.

“Kalau dibilang sesuai porsi, ya pikirkan saja. Jabatannya apa ? Kepala Badan Intelijen kan ? Ya, bekerjanya di dunia intelijen. Tugas seorang Kepala BIN bukan lembaga yang dibenarkan atau dimungkinkan mengeluarkan FATWA POLITIK,” kata Adhie.

Menurut Adhie, dari sudut pandang intelijen yang harusnya dilakukan oleh Sjamsir dan para bawahannya adalah membuat berbagai analisa dan kajian yang bertemakan, mengapa rakyat dimungkinkan untuk golput.

“Kalau sudah ada hasil dari kajian dan analisa itu maka perlu dicari solusinya. Bagaimana agar rakyat tidak golput ?

Nah, setelah solusi ketahuan, bagian yang mana bisa dikerjakan oleh BIN agar mengurangi angka golput pada Pemilu 2009. Jadi, dalam konteks inilah kita semua berharap agar Kepala BIN bekerja sesuai dengan porsinya. Bekerjalah secara proporsional,” lanjut Adhie.

Mantan jurubicara Gus Dur pada saat menjabat sebagai Presiden RI periode 1999-2001 ini menambahkan bahwa sebenarnya dengan latar belakang Sjamsir sebagai tentara, maka yang lebih “:kena” kalau seruan soal politik itu didalam dalam pertemuan tertutup yang dihadiri pada Jenderal.

“Mau itu Jenderal TNI atau Polri, kan lebih bijaksana kalau Sjamsir menyerukan langsung dalam pertemuan tertutup misalnya, agar para JENDERAL tidak berpolitik. Bayangkan saja kalau ada Jenderal yang berpolitik, bagaimana nasib prajuritnya ? Kan anak buahnya akan bingung. Dan dalam situasi yang krisis ekonomi ini, sebaiknya kita semua ini janganlah salah dalam bertindak atau bertutur-kata yang berpotensi menimbulkan krisis politik,” ungkap Adhie.

Adhie Massardi juga ingin mengingatkan semua pihak bahwa sistem POLITIK di Indonesia ini bukanlah yang menganut gaya POLITIK SERUAN untuk masalah hak pilih politik.

Dan khusus untuk BIN, Adhie mengingatkan bahwa menjelang agenda politik tahun 2009 ini yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres, BIN harus lebih meningkatkan kinerjanya secara proporsional dan mengingat secara baik bahwa bukan tugas BIN untuk tampil di garis terdepan masalah-masalah politik praktis.

“Kalau misalnya hasil pemilu yang lalu dianggap mengecewakan rakyat dan itu mendorong sebagian rakyat ini untuk GOLPUT, ya dicari dong solusinya. Iya kan. Bukan malah didatangi ke Pondok Pesantren Pondok Pesantren. Kalau menurut saya sih begitu,” pungkas Adhie.

* * * * * * * * * *

Tanpa mengurangi respek yang tinggi kepada Sjamsir Siregar selaku pribadi, hal-hal yang memang kurang tepat dalam langkahnya bertugas sebagai Kepala BIN perlu diingatkan secara baik.

Agar, dalam melangkah ke depan, BIN tidak salah langkah atau tidak salah sasaran dalam tugas-tugasnya.

Masa lalu Sjamsir sebagai salah seorang anggota inti “TIM SUKSES” SBY saat akan menghadapi Pilpres 2004, akan tetap diingat oleh semua pihak dan menjadi referensi.

Sehingga ketika Sjamsir bicara politik dalam lingkungan “PONDOK PESANTREN secara terus menerus dan terkesan rutin, langkah politik berpeluang untuk mengundang banyak tudingan dari piahk-pihak lain.

Sjamsir boleh saja tidak perduli tetapi di dalam sebuah negara ada SISTEM yang bekerja secara baku. Masing-masing POS dalam Kabinet Indonesia Bersatu sudah mendapat tugasnya sendiri-sendiri.

Misalnya, untuk TNI dan POLRI, keduanya tidak perbolehkan untuk berpihak kepada salah satu parpol atau pasangan capres / cawapres untuk PEMILU 2009. Inilah yang disebut sebagai NETRALITAS. Sikap netral harus dijaga dengan sebaik-baiknya. 

Begitu pula halnya dengan BIN, semua pihak pasti mengharapkan hal yang sama yaitu agar BIN menjaga NETRALITAS-nya untuk menghindari peluang bagi pihak mana saja bahwa patut dapat diduga BIN melakukan kampanye terselubung.

Sjamsir juga diharapkan untuk tetap tegas dan memiliki tingkat pengawasan yang super ketat kepada jajarannya agar jangan kejadian menjelang Pilpres 2004 terjadi yaitu terjadi dua peristiwa yang mau tak mau menjadi beban sejarah bagi Bangsa Indonesia yaitu pembunuhan aktivis HAM Munir dan peledakan bom di depan Kedubes Australia.

Ketika itu, hanya beberapa hari menjelang pelaksaan PILPRES putaran kedua tahun 2004, patut dapat diduga ada oknum pejabat intelijen yang disebut-sebut terkait dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir pada tanggal 7 September 2004.

Lalu hanya berselang dua hari, terjadi peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia jalan HR. Rasuna Said Jakarta Selatan.

Banyak pihak menilai kinerja BIN pada saat itu sangat lemah dan mengecewakan karena tidak mampu melakukan deteksi dan cegah dini terkait ancaman terorisme.

Dan pendapat dari Adhie Massardi tadi, ada baiknya kalau dilengkapi yaitu agar BIN bertugas secara proporsional, profesional dan penuh integritas yang tinggi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Juga dengan tetap menghormati dan mentaat nilai-nilai hukum, HAM dan kemanusiaan.

Dibalik semua ini, sebutlah misalnya ada asas keadilan. Jika hanya satu atau dua Pondok Pesantren yang dikunjungi maka aka nmenimbulkan kecemburuan sosial bagi kalangan Umat Islam lain yang memiliki Pondok Pesantren.

Sementara misalnya, Sjamsir tak mungkin mendatangi seluruh Pondok Pesantren di republik ini.

Menutup tulisan ini, tiba-tiba kami teringat sebuah kalimat yaitu “Didunia ini, tidak ada yang abadi. Yang abadi, hanyalah kepentingan,”.

(MS)

 

 

Filed under: Uncategorized, ,

Maret 2009
S S R K J S M
     
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Arsip

Kategori

Kategori

%d blogger menyukai ini: