KATAKAMI REDAKSI

Ikon

JURNALISME YANG LAYAK DIPERCAYA

Hendarman Yang Mestinya Dicopot SBY, Kok Sudah Hampir Setahun Tak Berdayakan Salim – Kemas ? (Bagian 2)

SBY & Hendarman Supandji

SBY & Hendarman Supandji

JAKARTA (KATAKAMI)  Saat ini yang paling pantas untuk merasa prihatin adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lihatlah bagaimana tingkah polah dan tutur kata yang menunjukkan sikap “keras kepala” dari Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Berbicara dari DI Yogkayarta seusai meresmikan Gedung Kejaksaan Tinggi DIY di Jalan Sukonandi hari Kamis (26/1/2009) kemarin, Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan bahwa walaupun selama ini Mantan Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan Mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) Pada Jampidsus M. Salim berpredikat sebagai Staf Ahli, keduanya sama sekali tidak pernah diberikan “pekerjaan” oleh Jaksa Agung.

“Tidak pernah itu, yang ada adalah Pak Kemas sebagai staf ahli tidak memperoleh pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang saya berikan kepada Pak Kemas. Kalau tidak saya berikan pekerjaan, saya melanggar HAM dan UUD 45 pasal 28 D. Jadi saya sebagai pimpinan kejaksaan wajib hukumnya untuk memberikan pekerjaan,” kata Hendarman.

Oleh sebab itu, lanjut Hendarman, dirinya berencana memberikan Kemas pekerjaan baru sebagai tim supervisi tapi ternyata menuai kontroversi.

“Ilmu yang dimiliki Kemas memenuhi itu memenuhi persyaratan untuk menduduki posisi itu. Ini saya meminta keadilan. Semua ini saya anggap kritik yang membangun kejaksaan. Saya terimakasih dengan kritik. Saya bertanggungjawab terhadap kebijaksanaan yang sudah saya keluarkan,” ungkap Hendarman.

*****

Setelah terungkap dari mulut Hendarman sendiri, bahwa kepada kedua orang Staf Ahlinya tidak pernah diberikan pekerjaan apapun selama ini — padahal keduanya adalah Staf Ahli dan masih aktif sebagai Jaksa (artinya masih rutin dan tetap lancar menerima GAJI — maka yang harus dilakukan oleh Presiden SBY adalah memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) untuk memeriksa HENDARMAN SUPANDJI.

Akan tetapi, karena yang perlu diperiksa ini adalah Pimpinan Tertinggi di jajaran Kejaksaan Agung — dimana dari segi kepangkatana, seorang JAMWAS berada dibawah Jaksa Agung — maka yang perlu memeriksa Hendarman Supandji adalah tingkatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan (Menko Polhukkam) Widodo Adi Sucipto.

Mengapa HENDARMAN perlu diperiksa ?

Ya, mantan Jampidsus ini memang pantas dan wajib untuk diperiksa. Presiden harus mengevaluasi kinerja HENDARMAN dengan adanya kejadian ini. Negara sudah dirugikan dengan memberikan gaji kepada Kemas dan Salim, tanpa satupun pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

HENDARMAN harus diperiksa, apakah selama ini ia membiarkan Kemas dan Salim abal-abalan absensinya untuk masuk ke kantor. Tempo-tempo masuk kerja, tapi tempo-tempo di rumah ?

HENDARMAN harus diperiksa, mengapa sebagai Pimpinan Tertinggi ia tidak memberikan satupun pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh Kemas – Salim sebagai Tim Supervisi.

Ada apa dibalik semua ini ?

Ada apa dibalik Tim Supervisi ini ?

Ada apa dibalik “sikap keras kepala” dari Hendarman Supandji yang bisa-bisanya membawa-bawa topik tentang HAM untuk urusan Kemas – Salim !

*****

Hendarman Supandji

Hendarman Supandji

Secara kasat mata, pelanggaran terberat yang harus dipertanggung-jawabkan dalam masalah ini adalah pada diri HENDARMAN. Bukan pada Kemas atau Salim. Presiden dan Wakil Presiden harus memanggil Hendarman Supandji.

Perintahkan kepada Hendarman, untuk membawa semua bukti pembayaran gaji kepada Kemas Yahya Rahman & M. Salim sepanjang keduanya menerima gaji sebagai STAF AHLI.

Kalkulasikan berapa total dari gaji tersebut !

Jangan dilihat dari besar atau kecilnya nominal gaji yang diterima sebagai STAF AHLI. Tetapi, dengan adanya pengakuan dari mulut Hendarman bahw Kemas – Salim samasekali tidak diberi pekerjaan apapun dari Jaksa Agung, maka yang pantas dipersalahkan dan wajib diberi sanksi tegas adalah Jaksa Agung.

Hendarman terlalu menyepelekan fungsi kedinasan dari Staf Ahli.

Namanya juga Staf Ahli, sehingga sudah barang tentu ada keahlian dari masing-masing individu yang diangkap sebagai Staf Ahli. Posisi ini adalah posisi yang sangat strategis karena merekalah (Para Staf Ahli itu) yang menjadi THINK TANK dari seorang Jaksa Agung.

Menganalisa, mendalami dan mencarikan semua masukan serta “input” terbaik dari Jaksa Agung adalah tugas dari Staf Ahli tersebut.

Sebaiknya Hendarman tutup mulut untuk topik-topik yang diarahkan pada Hak Asasi Manusia (HAM), apalagi sampai membawa kewajiban yang diatur dalam UUD.  Betapa memalukan, ketika ada sesuatu yang secara prinsip memang keliru dan wajib diingatkan kepada Kejaksaan Agung mengenai rekam jejak Kemas – Salim, Jakas Agung justru ngotot.

Keadilan seperti apa yang diminta oleh Hendarman dari bangsa, negara dan rakyat Indonesia ?

Kalau Hendarman adil, mengapa ia membiarkan Untung Udji Santoso langsung mengundurkan diri agar jangan terlanjur dicopot secara resmi oleh Pimpinan ?

Kalau Hendarman adil, mengapa Untung Udji Santoso tidak diberikan juga kedudukan atau posisi sebagai Staf Ahli ?

Janganlah mudah mengucapkan kata-kata yang tidak sinkron dengan perbuatan. Setiap manusia yang berakal dan berbudi, akan satu antara ucapan dan tindakannya.

Atas nama keadilan, sadarkah Hendarman bahwa dari 3 orang Jaksa Agung Muda yang dikait-kaitkan dengan kasus Artalyta Suryani alias Ayin, hanya ada 1 orang yang terdepak dari Kejaksaan Agung. Yang dua lainnya selamat yaitu Kemas Yahya Rahman dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto.

Secara langsung, Wisnu memang tidak ada kaitannya dengan kasus suap Ayin – Urip Tri Gunawan.

Tetapi terbongkarnya skenario penangkapan yang diperintahkan langsung ole Jaksa Agung Hendarman Supandji kepada Jamintel Wisnu Subroto agar Ayin ditangkap saja oleh Tim Kejaksaan Agung (sebab Urip sudah lebih dulu ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK), membuat orang semakin berprasangka bahwa patut dapat diduga Hendarman akar mengamankan bawahan tertentu yang dianggap “penting” untuk diamankan.

*****

Maka dari itu, hendaklah setiap orang mengingat pepatah lama yaitu “Mulutmu adalah harimaumu”.

Dengan mengakui bahwa hampir setahun ini, Kemas – Salim samasekali tidak mendapatkan pekerjaan apapun dari Jaksa Agung dalam kapasitas sebagai Staf Ahli maka yang harus bertanggung-jawab adalah HENDARMAN.

Bagaimana mungkin, ada Staf Ahli yang rutin menerima gaji dari negara tetapi tidak diberi pekerjaan teknis apapun oleh Pimpinan Tertingginya ?

SBY – JK sebaiknya menasehati Jaksa Agung dan memerintahkan HENDARMAN untuk tutup mulut.

Jangan lagi bicara tentang HAM, keadilan atau hal-hal apapun yang justru akan semakin mempersulit Pemerintah karena masyarakat terus mendesak Kabinet Indonesia Bersatu tetap berupaya untuk menjadi kabinet yang bersih dan bertanggung-jawab.

HENDARMAN harus malu pada rakyat Indonesia karena ada dua bawahannya yang terkesan memakan gaji buta kalau memang selama ini tidak diberikan pekerjaan apapun.

Mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara, apakah harus selalu atau mutlak pada jabatan yang berduit atau posisi yang sangat strategis dalam struktur organisasi Kejaksaan ?

Apakah memang sangat wajib hukumnya memberikan jabatan prestisius kepada Jaksa-Jaksa yang sudah mendapatkan sanksi moral atau stigma buruk dari segenap masyarakat ?

Apakah HENDARMAN mengetahui dan bisa menyadari bahwa pengabdian itu tidak batas ruang dan waktu ?

Atau memang dalam pandangan HENDARMAN, pengabdian itu haruslah pada posisi yang setinggi mungkin dan dapat mengalirkan pundi-pundi pendapatan yang jauh lebih besar ?

Apakah HENDARMAN tidak malu, isterinya sendiri yaitu dr Sri Kusumo Amdani yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama RS Harapan Kita, sebenarnya sudah harus PENSIUN sekitar 2 tahun yang lalu ?

Sumber KATAKAMI di lingkungan Departemen Kesehatan menyebutkan bahwa isteri HENDARMAN SUPANDJI tersebut terus diperpanjang masa dinasnya karena faktor belas kasihan dan kekerabatan yang sangat dekat antara keluarga Siti Fadilah Supari dengan keluarg Supandji (suami dari Menteri kesehatan adalah teman sepermainan Hendarman sewaktu kecil di kota Magelang).

Sumber KATAKAMI menambahkan bahwa harusnya dr Amdani sudah layak “masuk kotak”, terlebih karena begitu kuat suara-suara ketidak-puasan dari internal rumah sakit tersebut. Kinerja yang buruk, terutama seringnya isteri HENDARMAN membolos dari pekerjaan. Semua informasi itu sampai ke telinga Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari tetapi pada akhirnya isteri Jaksa Agung tetap diberikan jabatan yang sangat prestisius sebagai direktur sebuah rumah sakit.

*****

Sebagai penutup dari tulisan ini, sekali lagi perlu disarankan kepada Presiden SBY dan Wapres JK untuk mengevaluasi kinerja Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Semua perkembangan yang terjadi ini, menunjukkan betapa buruk kinerja HENDARMAN.

Tidak perlu ragu jika harus mengganti seorang Jaksa Agung menjelang akhir perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu !

Gunjang ganjing seperti ini justru akan menyulitkan dan membuat performa Kabinet menjadi tercederai. Apakah ini yang nanti mau dibanggakan oleh SBY dan JK, jika keduanya maju dalam Pilpres 2009 ?

Rakyat sedang mengamati dan terus memonitor dari dekat semua gerak dari Pemerintahan ini.

(MS)

Filed under: Uncategorized, , ,

Maret 2009
S S R K J S M
     
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Arsip

Kategori

Kategori

%d blogger menyukai ini: